Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, akan menunjukkan bukti-bukti otentik dalam sidang praperadilan yang akan datang. Hasto mengajukan gugatan praperadilan terhadap penetapannya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan penghalangan penyidikan terkait Harun Masiku, dan menyatakan kesiapannya untuk menghadapi proses hukum. Hal ini diungkapkan langsung oleh Hasto saat menghadiri acara…
Kategori: HUKUM
KPK Periksa Arief Budiman Terkait Kasus Hasto Kristiyanto
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode 2017-2022, Arief Budiman (AB), telah dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, AB,…
KPK Lakukan Verifikasi LHKPN Raffi Ahmad
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan saat ini sedang dalam proses verifikasi. “Raffi Ahmad sudah melaporkan LHKPN-nya. Saat ini masih dalam tahap verifikasi,” ungkap anggota Tim Juru Bicara KPK,…
Lembaga ACC Sulawesi Meminta APH Untuk Selesaikan 144 Kasus Korupsi Mandek
Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyelesaikan penanganan 144 kasus tindak pidana korupsi yang masih terkatung-katung selama tahun 2024 agar dapat ditindaklanjuti dengan serius pada tahun 2025. “Berdasarkan data yang kami miliki, terdapat 144 kasus dugaan korupsi yang belum terselesaikan sepanjang tahun 2024. Dari…
LPSK Akan Aju Banding Putusan Rendah Restitusi Korban Tragedi Kanjuruhan
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang dianggap rendah oleh keluarga korban Tragedi Kanjuruhan. Meskipun permohonan restitusi sebelumnya telah disetujui untuk 71 korban, namun jumlahnya jauh dari tuntutan mereka sebesar Rp17,2 miliar,…
NasDem Hormati Proses Hukum KPK Panggil Anggotanya Terkait Dugaan Korupsi CSR BI
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, dengan bijak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemanggilan salah satu anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI terkait dugaan korupsi penyaluran dana CSR Bank Indonesia. “Kita harus ikuti proses hukum dengan baik, saya akan memastikan semuanya berjalan…
KPK Telah Tetapkan 2 Tersangka Baru dalam Kasus Harun Masiku
Penyelidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus Harun Masiku, yaitu Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI). “Tersangka DTI bersama-sama dengan Harun Masiku dan teman-temannya memberikan hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto…
Sidang Perdana Perkara Sengketa Akan Digelar pada 8 Januari 2025
Sidang perdana untuk perkara sengketa hasil Pilkada 2024, seperti untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, rencananya akan digelar pada 8 Januari 2025. Ini adalah tahap pemeriksaan pendahuluan, yang dimulai paling cepat empat hari kerja setelah permohonan sengketa didaftarkan di Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), yang direncanakan pada 3…
Polda Sumsel Tangani Kasus Penganiayaan Dokter Koas
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sedang menangani kasus penganiayaan terhadap seorang dokter koas di sebuah kafe di Kota Palembang yang videonya viral di media sosial pada Kamis, 12 Desember 2024. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto, mengkonfirmasi bahwa pihaknya menerima laporan kepolisian pada malam itu. Sunarto menjelaskan bahwa terlapor telah…
KPK Periksa Pejabat Pemkot Bandung Terkait Aliran Dana ke DPRD Bandung
Penyidik KPK tengah menggali informasi terkait dugaan aliran dana dalam proyek Bandung Smart City tahun anggaran 2020-2023 yang melibatkan mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah pejabat pemerintah dan pihak swasta, termasuk Kabid Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Verifikator Keuangan Dinas Kominfo Kota Bandung,…