Ratusan pengunjuk rasa menggelar aksi di depan Alun-Alun Lapangan Merdeka, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, pada Jumat (23/8/2024) sekitar pukul 14.50 WIB. Mereka mengecam kebijakan pemerintah yang dianggap otoriter dan merugikan demokrasi. “Hukum telah diperkosa, hukum telah dieksploitasi,” ujar Rani, salah satu peserta aksi dalam orasinya. Aksi ini diikuti oleh massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), serta mahasiswa dari beberapa universitas. Mereka membawa spanduk-spanduk yang berisi kritikan terhadap kondisi bangsa saat ini, seperti “Orde Reformasi, Siap-siap bertemu rakyat yang berdaulat dan rakyat rebut kembali demokrasi sejati”.
Peserta aksi berdiri di kedua sisi jalan, sementara kendaraan tetap melintas di tengahnya. Beberapa aparat kepolisian juga berjaga-jaga di sekitar lokasi untuk mengatur lalu lintas. Meskipun aksi ini berlangsung damai meski diiringi rintik hujan, peserta aksi tetap menyoroti kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam membangun demokrasi. Mereka juga mengingatkan agar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dihormati, serta meminta DPR untuk tidak membuat aturan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“DPR harus bertanggung jawab! Demokrasi mati, bubarkan DPR!” teriak para peserta aksi sambil mengangkat tangan mereka. Mereka juga menggunakan pengeras suara secara bergantian untuk membacakan puisi-puisi yang mengkritik pemerintah. “Oligarki perusak demokrasi, lawan-lawan!” seru mereka.
Aksi tersebut sempat dihentikan sejenak karena lokasinya berada di depan Masjid Kubah Timah, yang masuk waktu azan salat Ashar sekitar pukul 15.20 WIB. Meskipun demikian, peserta aksi tetap semangat dan berkomitmen untuk terus menyuarakan aspirasi mereka. Semoga aksi ini dapat membuat pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat, serta menjaga demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah selama ini.