Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan mengapa partainya tidak mengundang Presiden Joko Widodo dalam gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang akan digelar pada 24-26 Mei akhir pekan ini. Meskipun tidak menyebutkan secara langsung status Jokowi saat ini, Hasto menegaskan bahwa Rakernas merupakan agenda internal partai.
Menurut Hasto, keputusan tersebut bukanlah suatu sikap politik yang ditujukan secara khusus kepada Presiden Jokowi. Dia menjelaskan bahwa Rakernas merupakan forum internal partai yang ditujukan untuk membahas berbagai agenda strategis partai. Keputusan untuk tidak mengundang Presiden Jokowi dipandang sebagai bagian dari dinamika internal PDIP.
Namun demikian, Hasto tidak lantas mengabaikan isu-isu politik yang tengah berkembang. Dia menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Meskipun tidak secara rinci menyebutkan dugaan pelanggaran apa yang dimaksud, pernyataan Hasto menunjukkan bahwa PDIP tengah memperhatikan situasi politik yang ada.
Sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia, langkah PDIP untuk tidak mengundang Presiden Jokowi dalam Rakernas V tentu saja menjadi sorotan publik. Meskipun demikian, partai tersebut tetap menegaskan bahwa keputusan tersebut adalah bagian dari proses internal partai dan tidak memiliki maksud politik tertentu.
Rakernas V PDIP diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi partai untuk menyusun strategi politiknya ke depan. Meskipun tanpa kehadiran Presiden Jokowi, para kader dan pengurus PDIP diharapkan dapat bersama-sama menghasilkan langkah-langkah yang dapat memperkuat posisi partai di panggung politik nasional.
Dalam penjelasannya, Hasto Kristiyanto menyoroti Rakernas V PDIP yang digelar di tengah semangat reformasi, khususnya dalam menghadapi sisi-sisi gelap kekuasaan. Dia menekankan berbagai bentuk kecurangan pemilu yang telah diakui oleh masyarakat sipil dan para ahli hukum. Menurutnya, pemilu kali ini merupakan yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia, dengan salah satu contohnya adalah rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hasto juga menyoroti fakta bahwa pemilu kali ini menjadi pemilu yang paling disengketakan dalam sejarah, terutama dalam konteks sengketa Pilpres. Hal ini ditandai dengan munculnya dissenting opinion dari tiga hakim MK, yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan signifikan dalam putusan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah memberikan tanggapannya terkait keputusan PDIP untuk tidak mengundangnya dalam Rakernas tersebut. Meskipun demikian, Jokowi menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut, dan mengarahkan awak media untuk menanyakan langsung kepada PDIP selaku penyelenggara acara.
Dengan demikian, konteks dan penjelasan tambahan tersebut memberikan gambaran lebih lengkap tentang latar belakang dan dinamika yang terjadi dalam keputusan PDIP serta respons Presiden Jokowi terhadap hal tersebut.