Pernyataan Alexander Marwata, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyebut bahwa 60 pegawainya yang bermain judi online hanya iseng mengisi waktu dianggap memperkeruh situasi di tengah negara yang sedang serius dalam memberantas judi online. Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menanggapi pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa sikap Alex yang dianggap menyepelekan keberadaan 60 pegawai KPK yang kembali bermain judi online tidaklah tepat.
Menurut Saiful, pernyataan Alex tersebut membuat publik semakin tidak percaya kepada KPK karena dianggap meremehkan dampak dari permainan judi online. Saiful menekankan pentingnya pimpinan KPK memberikan penegasan kepada publik bahwa mereka serius dalam pemberantasan judi online di lingkungan lembaga tersebut.
Sebagai seorang akademisi, Saiful menilai bahwa jika pimpinan KPK meremehkan judi online, maka pegawai KPK juga akan merasa bahwa tidak ada masalah dalam melakukan permainan judi online. Hal ini dapat membuat publik menganggap bahwa pimpinan KPK seolah-olah melegalkan judi online di lingkungan KPK.
Saiful juga menambahkan bahwa bermain judi online bukanlah masalah sepele, melainkan terkait dengan integritas pegawai KPK yang harus diperhatikan. Jika pimpinan KPK terkesan acuh tak acuh terhadap permasalahan ini, hal tersebut dapat dianggap sebagai pembiaran terhadap penyebaran judi online di lingkungan KPK, yang tentunya akan membahayakan upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK.
Dalam konteks ini, penting bagi pimpinan KPK untuk memberikan contoh yang baik kepada pegawai dan masyarakat bahwa mereka serius dalam memberantas judi online dan menjaga integritas lembaga. Sebagai pemimpin, mereka harus mampu memberikan komunikasi yang bijak dan memberikan penegasan yang kuat terhadap praktik judi online di lingkungan KPK.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi, KPK harus selalu menjaga integritas dan moralitas pegawainya. Tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik yang merusak reputasi lembaga dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pimpinan KPK harus bersikap tegas dan konsisten dalam menegakkan aturan dan nilai-nilai integritas di lingkungan kerja.
Diharapkan bahwa pimpinan KPK dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menangani kasus ini dan memberikan contoh yang baik bagi seluruh pegawai KPK serta masyarakat Indonesia. Kita semua berharap agar KPK tetap menjadi lembaga yang kuat dan independen dalam memberantas korupsi, tanpa adanya praktik-praktik yang merugikan integritas lembaga.