Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Deddy Sitorus, baru-baru ini meminta maaf karena partainya turut berperan dalam membawa Joko Widodo (Jokowi) ke panggung politik Indonesia. Dia mengakui bahwa perjalanan Jokowi, dari Wali Kota Surakarta, Gubernur Jakarta, hingga Presiden dua periode, tak lepas dari kontribusi PDI-P. Namun, Deddy juga menyoroti bahwa setelah sembilan tahun memimpin, terutama setahun terakhir, banyak keputusan politik yang menurut partainya sudah melenceng dari etika dan moral yang dipegang PDI-P. “Kita melihat sendiri bagaimana MK dan MA seolah-olah ditekan untuk mendukung tujuan politik Jokowi dan keluarganya,” ujarnya di Kantor DPP PDI-P pada Kamis (19/12/2024).
Meskipun begitu, Deddy menegaskan bahwa PDI-P tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh Jokowi. “PDI-P tidak pernah menduga bahwa Jokowi akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi,” jelas Deddy. Ia juga menambahkan bahwa Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, sudah meminta maaf pada Rakernas tahun lalu karena partai melahirkan kader yang kemudian tidak mematuhi konstitusi. “Kami pun, saya rasa, tertipu dengan tindakan Jokowi yang belakangan ini,” tandasnya.
Pada Senin (16/12/2024), PDI-P resmi mengumumkan pemecatan Jokowi dari keanggotaan partai, melalui surat keputusan yang dibacakan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun. “Keputusan ini berdasarkan pertimbangan yang matang, dan memberi sanksi berupa pemecatan kepada Joko Widodo,” kata Komarudin. Surat pemecatan ini sudah disetujui dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, sejak 14 Desember 2024.
Selain Jokowi, PDI-P juga memecat dua orang penting lainnya, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Calon Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Pemecatan keduanya juga sudah dituangkan dalam surat keputusan yang ditetapkan pada 4 Desember 2024.