Mahkamah Konstitusi (MK) harus menghadapi efisiensi anggaran sebesar Rp 226,1 miliar setelah menerima Instruksi Presiden. Hal ini membuat pembayaran gaji dan tunjangan pegawai hanya bisa terdistribusi hingga Mei 2025. Sekjen MK, Heru Setiawan, menyampaikan hal ini dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR. Awalnya, anggaran MK senilai Rp 611,4 miliar…