Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menyoroti anggaran sebesar Rp700 miliar yang diberikan oleh Kementerian Keuangan untuk Pusat Data Nasional (PDN) melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya membuat PDN menjadi lebih aman dari serangan peretas. Namun kenyataannya, PDN masih bisa diretas dengan mudah.
“Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya kita berpikir secara efisien agar PDN benar-benar akuntabel dan dipercaya oleh masyarakat,” ujar Trubus dalam acara Crosscheck by Medcom.id dengan tema ‘Negara Kelenger Diserang Hacker’. Trubus menyayangkan masyarakat menjadi curiga karena dana besar tersebut belum berhasil mengamankan PDN dari serangan peretas.
Trubus juga mendesak auditor untuk menyelidiki penggunaan dana tersebut. Jika ada penyimpangan, Trubus menegaskan bahwa tindakan hukum harus diambil untuk melindungi masyarakat yang menjadi korban akibat diretasnya data mereka. Selain itu, Trubus juga menyoroti klaim pemerintah bahwa dana Rp700 miliar belum cukup untuk pembangunan PDN.
Menurut Trubus, klaim tersebut hanyalah alasan belaka yang membuat masyarakat semakin tidak percaya. Oleh karena itu, perlu transparansi dalam penggunaan anggaran dan segala bentuk penyimpangan harus ditindak tegas demi kepentingan masyarakat.
Dalam hal ini, Trubus mengingatkan bahwa keamanan data adalah hal yang sangat penting dalam era digital seperti sekarang ini dan anggaran yang besar seharusnya dapat memberikan jaminan keamanan yang optimal. Jika masih terjadi penyalahgunaan atau ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana, hal tersebut tentu sangat merugikan bagi masyarakat dan harus segera diatasi.
Trubus menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik agar masyarakat tidak merasa kecewa dan curiga terhadap upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur teknologi informasi. Semua pihak, termasuk pemerintah, harus bertanggung jawab dalam mengelola anggaran dengan baik dan menjaga kepercayaan masyarakat.